Hamas kecam pelibatan Netanyahu dalam "Dewan Perdamaian" pimpinan AS untuk Gaza

Seorang anak Palestina yang mengungsi berdiri di luar saat hujan turun di permukiman Zeitoun, Gaza City bagian tenggara, pada 11 Desember 2025. Hujan musim dingin yang lebat disertai angin kencang menerpa tempat-tempat penampungan sementara yang rapuh berupa tenda dan terpal di Jalur Gaza, menempatkan lebih banyak masyarakat yang rentan dalam risiko, kata badan kemanusiaan PBB pada Rabu (10/12). (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Netanyahu menghalangi gencatan senjata di Gaza dan melakukan pelanggaran terus-menerus, termasuk melakukan serangan terhadap warga sipil dan perusakan infrastruktur walaupun gencatan senjata telah berlaku selama lebih dari tiga bulan.

 

Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Hamas pada Kamis (22/1) mengecam pelibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) untuk Gaza, menyebutnya sebagai "tanda berbahaya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan pertanggungjawaban."

Dalam pernyataan tersebut, kelompok itu menuduh Netanyahu menghalangi gencatan senjata di Gaza dan melakukan pelanggaran terus-menerus, termasuk melakukan serangan terhadap warga sipil dan perusakan infrastruktur walaupun gencatan senjata telah berlaku selama lebih dari tiga bulan.

"Pendudukan merupakan akar dari terorisme," kata pernyataan Hamas tersebut, menambahkan bahwa "langkah pertama untuk menuju stabilitas adalah dengan menghentikan pelanggaran-pelanggaran Israel dan mengakhiri pendudukan secara permanen."

Netanyahu mengonfirmasi pada Rabu (21/1) bahwa dia telah menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif tersebut. Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada Kamis dalam upacara penandatanganan piagam yang diadakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss, tanpa kehadiran beberapa sekutu Eropa.

Sejumlah pengamat mengemukakan kekhawatiran bahwa inisiatif yang dipimpin AS itu dapat melemahkan peran PBB dan kerangka kerja multilateral yang telah berdiri untuk perdamaian di Gaza, seraya menyoroti bahwa beberapa negara besar dan mitra tradisional AS telah menolak untuk berpartisipasi.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait