
Hamas kecam pelibatan Netanyahu dalam "Dewan Perdamaian" pimpinan AS untuk Gaza

Seorang anak Palestina yang mengungsi berdiri di luar saat hujan turun di permukiman Zeitoun, Gaza City bagian tenggara, pada 11 Desember 2025. Hujan musim dingin yang lebat disertai angin kencang menerpa tempat-tempat penampungan sementara yang rapuh berupa tenda dan terpal di Jalur Gaza, menempatkan lebih banyak masyarakat yang rentan dalam risiko, kata badan kemanusiaan PBB pada Rabu (10/12). (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Netanyahu menghalangi gencatan senjata di Gaza dan melakukan pelanggaran terus-menerus, termasuk melakukan serangan terhadap warga sipil dan perusakan infrastruktur walaupun gencatan senjata telah berlaku selama lebih dari tiga bulan.
Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Hamas pada Kamis (22/1) mengecam pelibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) untuk Gaza, menyebutnya sebagai "tanda berbahaya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan pertanggungjawaban."
Dalam pernyataan tersebut, kelompok itu menuduh Netanyahu menghalangi gencatan senjata di Gaza dan melakukan pelanggaran terus-menerus, termasuk melakukan serangan terhadap warga sipil dan perusakan infrastruktur walaupun gencatan senjata telah berlaku selama lebih dari tiga bulan.
"Pendudukan merupakan akar dari terorisme," kata pernyataan Hamas tersebut, menambahkan bahwa "langkah pertama untuk menuju stabilitas adalah dengan menghentikan pelanggaran-pelanggaran Israel dan mengakhiri pendudukan secara permanen."
Netanyahu mengonfirmasi pada Rabu (21/1) bahwa dia telah menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif tersebut. Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada Kamis dalam upacara penandatanganan piagam yang diadakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss, tanpa kehadiran beberapa sekutu Eropa.
Sejumlah pengamat mengemukakan kekhawatiran bahwa inisiatif yang dipimpin AS itu dapat melemahkan peran PBB dan kerangka kerja multilateral yang telah berdiri untuk perdamaian di Gaza, seraya menyoroti bahwa beberapa negara besar dan mitra tradisional AS telah menolak untuk berpartisipasi.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

AS ingin lenyapkan Mahkamah Pidana Internasional, Belanda lawan balik
Indonesia
•
15 Jul 2026

Fokus Berita – Pertemuan Putin dan utusan AS berakhir tanpa rencana kompromi untuk Ukraina
Indonesia
•
04 Dec 2025

Sekjen PBB serukan peran Afrika dalam arsitektur perdamaian dan keamanan global
Indonesia
•
25 May 2024

Arab Saudi musnahkan mainan, pakaian warna pelangi karena promosikan homoseksualitas atau LGBT
Indonesia
•
20 Jun 2022


Berita Terbaru

Analisis – Netanyahu tolak rencana damai Gaza, Israel tetap pertahankan pasukan dan lanjutkan serangan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Standar darurat 15 liter, 1,3 juta warga Palestina hanya dapat kurang dari 6 liter air
Indonesia
•
12 Aug 2026

AS cabut lebih dari 175.000 visa sejak Trump kembali menjabat
Indonesia
•
11 Aug 2026

Kolombia diguncang gempa bermagnitudo 7,4, korban tembus 111 orang
Indonesia
•
11 Aug 2026
